IAEI, Kopertis wilayah I, dan Bank Indonesia adakan seminar pendidikan ekonomi syariah

DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) kembali mengadakan gebrakan pengembangan pendidikan ekonomi Islam di tanah air,melaui Seminar dalam forum Inter-University Ghatering setelah sukses menggelar dua kegiatan besar yang serupa baru-baru ini..

Pertama, acara Seminar dan Inter University Ghatering di Jakarta Convention Centre kerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka Festival Ekonomi Syariah.6 Februari 2009, dihadiri 100 Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Kedua, Seminar dan Lokakarya Nasional Penyusunan Kurukulum Ekonomi Islam di Solo, tanggal, 13 sd 14 Maret 2009 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Acara Semiloka ini dihadiri seluruh Universitas dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Acara ini merupakan kerjasama dengan Majlis Dikti Muhamadiyah dan Majlis Ekonomi Muhammadiyah, Hasilnya sudah diserahkan langsung kepada Mendiknas RI, Prof.Dr.Bambang Sudibyo,MBA.

Pada tanggal 23 Maret mendatang, Ikatan Ahli Ekonomi Islam kembali mengadakan Seminar Ekonomi Syariah di Medan yang dihadiri oleh para Rektor se-Sumatera Utara dan Aceh. Kegiatan Seminar (Inter-University Ghatering) ini merupakan kerjasama IAEI, Kopertis Wilayah I dan Bank Indonesia Medan-Aceh..Acara ini akan dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, H. Syamsul Arifin.
Kegiatan ini dilaksanakan di Bank Indonesia Medan dengan menghadirkan pembicara, al.Prof.Dr.Veithzal Rivai,MBA, Mustafa Edwin Nasution dan Kepala BI Medan Dr.Romeo Rizal dengan Moderator Agustianto dan Prof. Amiur Nuruddin,Ph.D, MA
Pada momentum acara ini juga akan dilakukan penandatangan MoU antara IAEI dengan Gubernur Sumattera Utara, Bank Indonesia. Kopertis Wil I, serta para Rektor Perguruan Tinggi Sumut-Aceh,
Tujuan kegiatan ini, selain sosialisasi ilmu ekonomi syariah dengan teknorasi yang khas Islami, juga untuk mendorong Perguruan Tinggi Umum dan Islam, agar membuka prodi atau konsentarsi ekonomi syarah di kampus masing-masing. Hal ini mendesak dilakukan, mengingat, kebutuhan SDI di perbankan dan keuangan syariah sangat besar.
Sejak awal tahun 2005 yang lalu, IAEI sudah menyiapkan kurikulum yang standar dan silabus yang terus dipadate, bahkan menyiapkan contoh proposal pembukaan program studi ekonomi syariah.
Rencananya, setelah acara di Medan, IAEI akan menggelar acara serupa, di Kopertis wil 10 di Padang dan Kopertis Wil II di Palembang. Sehingga semua provinsi di Sumatera diharapkan membuka program studi Ekonomi Islam untuk melahirkan SDM yang berkualitas, dan berkompeten.
Menurut Agustianto, kendala utama pembukaan prodi ekonomi Islam di Perguruan Tinggi adalah langkanya ketersediaan dosen, karena itu program IAEI selanjutnya adalah mengadakan training dosen ekonomi Islam secara berkala dan perbidang, seperti 1. bidang ekonomi mikro, makro dan sejarah pemikiran ekonomi Islam, 2. bidang fiqh, ushul fiqh, qawaid fiqh dan rumpun ekonomi syariah, 3. Perbankan dan lembaga keuangan syariah, 4. akuntansi syariah dan 4. Bidang manejemen.

Melalui forum ini, IAEI mendorong Perguruan Tinggi tidak saja membuka program S1, tetapi juga D3, S2 bahkan S3 Ekonomi Syariah. Doktor ekonomi Islam juga sangat dibutuhkan, karena untuk membuka S2 harus memiliki sejumlah Doktor Ekonomi Islam. Dalam 5 tahun yang akan datang, seharusnya sudah ada 1200 doktor ekonomi Islam. Dengan asumsi, setiap kampus terdiri dari 2 orang Doktor Ekonomi Islam.

http://agustianto.niriah.com/2009/03/15/iaei-kopertis-wil-i-dan-bank-indonesia-adakan-seminar-pendidkan-ekonomi-syariah/#comment-1542

Perancis siap adobsi sistem keuangan Islami

Pemerintah Perancis lewat menteri ekonominya Christine Lagarde mengumumkan akan menyesuaikan sistem perekonomian dan aturan hukumnya agar bisa mengakomodasi sistem keuangan syariah. Lagarde sudah mengumpulkan sejumlah investor asal negara-negara Teluk agar mereka mau menanamkan investasinya di Perancis, seperti mereka berinvestasi di Inggris dan berbagai belahan dunia lainnya.
Para analis mengatakan, Perancis mulai melirik industri keuangan syariah yang saat ini sedang bomming di seluruh dunia. "Ini merupakan sinyal yang kuat dan para pemainnya mendengarkan apa yang diungkapkan Perancis, " kata Emmanuel Vollad seorang analis di lembaga rating Standard and Poor's.

"Ini adalah kali pertama seorang pejabat pemerintah Perancis secara terbuka mengatakan bahwa ia berminat untuk mengembangkan sistem keuangan yang Islami, " sambung Volland mengomentari pertemuan antara Lagarde dengan para investor dari kawasan Teluk.

Perancis, tambah Volland, juga ingin mendapatkan kue keuntungan dari berkembang pesatnya sistem perekonomian syariah di berbagai negara di Eropa.

Perancis akan melakukan modifikasi sistem fiskal dan sistem legal agar bisa memfasilitasi penerbitan Sukuk dan transaksi-transaksi real-estate yang terstruktur sehingga tidak mengandung unsur riba di dalamnya, yang dilarang dalam Islam. Sampai saat ini, meski menjadi negara Eropa yang jumlah warga Muslimnya terbesar yaitu sekitar tujuh juta jiwa, di Perancis belum ada bank-bank syariah.

Namun, Anwar Hassan, analis dari lembaga rating AS Moody's mengatakan, pernyataan Perancis bahwa mereka siap menyesuaikan diri dengan sistem keuangan syariah tidak menjadi jaminan industri keuangan Islami akan berkembang di negara itu. Menurut Anwar, tantangan untuk mengadopsi sistem keuangan syariah bukan hanya terbatas pada persoalan teknis maupun infrastrukturnya.

Tapi ia mengakui, pernyataan menteri ekonomi Perancis bisa dijadikan uji coba untuk mengetahui respon publik Perancis tentang sistem perbankan Islami, bahwa sistem keuangan Islam lebih menawarkan sistem yang etis dan menjadi alternatif bagi sistem keuangan modern saat ini. (ln/iol).