Pengumuman

Untuk memudahkan bagi anda yang membutuhkan jurnal/buku/procedding Ekonomi Syariah, berbentuk pdf, bisa menghubungi Perpustakaan STIE Bisnis Indonesia (STIE BI) Ciputat, Telp. 021-7423390, 7423391 Ext. 101, email:stiebiciputat@yahoo.co.id, dengan Okta/Siti

Rabu, 27 Agustus 2008

Dr. Mustafa Edwin Nasution


Mustafa Edwin Nasution: “Saya Ingin Seluruh Lembaga Pendidikan Mengajarkan Ekonomi Syariah”
Selasa, 15 Juli 2008
Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tak akan maju bila tak didukung oleh peran dari lembaga pendidikan sebagai motor inovasi pengembangan ekonomi syariah. Sebab, dalam pendidikan ekonomi syariah melahirkan banyak penelitian yang bermanfaat bagi industri keuangan syariah.

Hal ini yang membuat, berbagai negara yang telah mengembangkan lembaga keuangan syariah seperti Malaysia terus mensinergikan antara akademisi dengan praktisi.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia hingga kini belum terbentuk dan masih berjalan sendiri-sendiri. Tapi bagi Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Dr. Mustafa Edwin Nasution, menyakini suatu saat nanti sinergi tersebut akan terwujud. Terlebih dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini telah banyak melahirkan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi industri keuangan syariah.

Untuk menyakinkan hasil penelitian tersebut, IAEI di bulan Agustus akan menggelar acara Seminar Internasional di Universitas Airlangga – Surabaya, dan mempublikasikan bagaimana perkembangan penelitian ekonomi syariah di Indonesia.

Lalu perkembangan ekonomi syariah seperti apakah yang diinginkan oleh Ketua Umum IAEI, ini? Agus Yuliawan dari pkesinteraktif.com, berbincang-bincang dengan Dr. Mustafa Edwin Nasution, di kampus PSTTI – UI Salemba Jakarta. Berikut pembicaraanya:

Kabarnya IAEI di bulan Agustus nanti akan mengadakan Seminar Internasional di Surabaya, apa benar?
Insyaallah di bulan Agustus itu kami akan mengadakan acara seminar ekonomi syariah bertaraf internasional.

Apa keinginan IAEI diacara tersebut?
Kami ingin mengembangkan ilmu ekonomi syariah menjadi sebuah sistem altenatif ditengah krisis dunia saat ini yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang terus melakukan eksploitasi.

Untuk pengembangan di Indonesia, apa saja yang sudah dilakukan oleh IAEI?
Selama ini IAEI masih bersifat pada pendidikan dan pengembangan ilmu ekonomi syariah, kita berharap diseluruh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia mengajarkan tentang pengetahuan ekonomi syariah.

Untuk mempersiapkan itu, strategi apa yang telah dilakukan oleh IAEI?
Untuk mengembangkan itu, kami telah menyiapkan kurikulum, tenaga pengajarnya dan materi-materi pengajaran ekonomi syariah. Dengan ini semua kami berharap gelombang pendidikan ekonomi syariah di Indonesia lebih berkembang pesat.

Bicara kurikulum pendidikan ekonomi syariah di Indonesia, adakah spesifikasi kurikulumnya pengajarannya?
Dalam kurikulum ekonomi syariah di Indonesia ini lebih spesifik pada lembaga keuangan Islam (Islamic Finance) baik itu perbankan, pasar modal dan asuransi syariah.

Menurut Anda sejauh ini berapa besar kebutuhan SDM untuk mengoperasikan lembaga keuangan syariah?
Jika di Indonesia itu dibutuhkan sekitar 14 ribu SDM dan jika diseluruh dunia dibutuhkan 70 ribu SDM dengan asumsi perkembangan dari lembaga keuangan syariah di Indonesia atau di dunia.

Regulasi tentang pengembangan ekonomi syariah telah diterbitkan, apa komentar Anda?
Kami sangat bahagia sekali melihat itu semua, apalagi tahun ini merupakan awal tahun yang baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dimana lembaga keuangan syariah merespon baik terhadap peran lembaga pendidikan syariah di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari beberapa rekomendasi yang terlahir dalam ranah akademika bisa diimplementasikan di lembaga keuangan syariah.

Bagaimana Anda melihat sikap dari Departemen Pendidikan Nasional?
Saya rasa semuanya pada mendukung adanya perkembangan ekonomi syariah, terlebih dengan hadirnya UU Perbankan Syariah merupakan amanah dari negara yang harus dilakukan oleh semua pihak. Bukan hanya Diknas saja tapi pemerintah, DPR dan masyarakat.

Tidak ada komentar: